Penerimaan CPNS 2011 Berhenti Setahun

Para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat seleksi tahun 2011 ini belum bisa bernafas lega. Pasalnya, belum ada keputusan final kapan kebijakan penghentian sementara alias moratorium rekrutmen CPNS akan diterapkan. Mendagri Gamawan Fauzi hanya memastikan soal lamanya masa moratorium itu, yakni selama satu tahun. “Selama 12 bulan. Selama 12 bulan ini dilakukan penataan kepegawaian, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dibuat juga regulasinya,” terang Gamawan  Fauzi di kantornya, Rabu (13/7).

Lantas, 12 bulan itu dihitung sejak kapan? Nah, dari jawaban Gamawan, tidak tertutup kemungkinan tahun 2011 ini sudah tidak ada lagi penerimaan CPNS. “Tunggu pengumuman. Jika besok diumumkan, ya 12 bulan terhitung sejak diumumkan,” ujar Gamawan. Sebelumnya, Gamawan mengatakan, kebijakan moratorium ini harus melalui keputusan presiden. Gamawan sendiri setuju jika moratorium diberlakukan. Hanya saja, penerimaan CPNS tetap dilakukan dari jalur sekolah kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Juga dari honorer karena sudah dijanjikan (akan diangkat jadi CPNS, Red),” terangnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) EE Mangindaan yang punya kewenangan mengumumkan secara resmi kebijakan moratorium itu. Diah menyebutkan, belum ada keputusan final terkait model penerapan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini. Apakah moratorium berlaku merata untuk seluruh daerah, atau sebagian saja. “Nanti akan kita analisa, apakah moratorium seluruhnya atau selektif,” ujar Diah. Mantan pejabat di Pemprov Jateng itu membayangkan, untuk daerah baru hasil pemekaran, sudah tentu masih membutuhkan pegawai.

Terkait dengan penataan kepegawain yang dilakukan di masa moratorium nanti, Kemendagri punya tugas menyiapkan masukan dari daerah-daerah. “Untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah, kita akan undang daerah. Kita akan analisa, daerah itu sebenarnya masih butuh pegawai (baru) apa tidak,” terang Diah.Hasil analisa ini, lanjutnya, juga untuk menjawab dugaan yang selama ini berkembang bahwa daerah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak-banyaknya. “Terus, apa pegawai yang sudah ada telah dioptimalkan. Ini nanti juga kita analisa semuanya,” terang Diah.

Diah berharap, ke depannya, kemenpan-RB saat menetapkan formasi kebutuhan CPNS daerah, berkonsultasi dulu dengan kemendagri. Alasannya, kemendagri lah yang lebih paham berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah. “Kalau tidak minta pertimbangan kemendagri, ya formasinya bengkak terus, yang menyebabkan bengkaknya anggaran belanja pegawai,” ujarnya.

Kepala BKD Pemko Medan Parluhutan Hasibuan hanya bisa menerima keputusan dari pusat bila moratorium mengenai wacana penerimaan CPNS 2012 ditiadakan di Pemko Medan. ”Itu kan wacana dari pusat, kita terima saja. Kan belum ada resminya,” ujar Parluhutan. Bila keputusan tersebut diterapkan, pihaknya akan melaksanakan. “Kita hannya bisa melaksanakannya saja,” ucapnya.

Amir Hamzah, Kabid Pengadaan BKD Pemko Medan menambahkan moratorium tersebut masih dalam wacana. “Kita tunggu saja informasinya dari pusat,” cetusnya. Disinggung jawaban Menpan-RB atas usulan penerimaan 1.500 CPNS tahun 2011 di lingkungan Pemko Medan, Amir belum menerima balasan surat. “ Pemko Medan masih mmenunggu dari pusat. Biasanya balasan akan kita terima di akhir tahun, bulan 9 atau 10,” katanya.

Perhatikan Guru dan Tenaga Kesehatan
Rektor Universitas HKBP Nommensen, Jongkers Tampubolon juga setuju moratorium 2012 mendatang. “Seperti kita lihat di Provinsi Sumut bahkan di kabupaten/kota banyak pejabat yang nonjob. Ini membuktikan pengangkatannya tak berdasarkan kebutuhan,” katanya. Untuk urusan perimbangan dan pemerataan kekuatan PNS, ia berpendapat, Menpan dan badang kepegawaian daera (BKD) sebagai perpanjangan tangannya harus memetakan kebutuhan PNS di masing-masing daerah. “Dengan begitu kebutuhan ril terhadap PNS didapatkan dan akhirnya pekerjaan tak menjadi sia-sia. Kalau sudah ada yang nonjob, maka mereka akan makan gaji buta itu,” terang Jongkers.

Untuk tenaga pengajar, Jongker mengingatkan, empat tahun ke depan sedikitnya ada 300-an ribu guru yang akan masuk masa pensiun. Jika moratorium mengabaikan kenyataan ini, maka sistem pendidikan di Indonesia bisa berantakan. “Bagitu pula dengan pejabat-pejabat di bidang kesehatan, ini tak bijak jika dilakukan moratorium berkepanjangan,” jelasnya.

Generasi Entrepreneurship
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hasbullah Hadi mendukung kebijakan moratorium penerimaan CPNS diterapkan di Sumut. Dengan catatan, jumlah kebutuhan PNS sudah terpenuhi. “Pemerintah harus pintar mengefisienkan setiap anggaran. Jadi, jika sudah mencukupi kebutuhan tapi masih dilakukan perekrutan, itu sama saja dengan pemborosan,” kata Hasbullah, Rabu (13/7).
Dari pandangan Hasbullah, hingga saat ini jumlah PNS di Sumut sudah cukup banyak. “Yang perlu dikoreksi adalah pemerataan jumlah PNS di setiap daerahnya, PNS di daerah terpencil dan perkotaan jangan mengalami perbedaan rasio yang jauh,” tutur Hasbullah.

Menurut Hasbullah, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini menghasilkan lulusan yang berorientasi menjadi seorang PNS. “Paradigma ini yang perlu dihilangkan, tentunya dengan menanamkan sistem pendidikan berbasis entrepreneurship. Jadi, mahasiswa ditempa bukan untuk mencari kerja, melainkan membuat lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan jika mampu untuk orang lain,” pungkasnya.

(Sumber : http://www.pengumuman-cpns.com)