Blogger dan Picasa Akan Ganti Nama

Setelah mempublikasikan jejaring sosial Google Plus (Google+), Google akan mengganti dua nama layananya yang sudah terkenal yakni Picasa dan Blogger sebagai bagian dari integrasi ke jejaring sosial tersebut .

Seperti dikutip dari situs Mashable.com Picasa akan diganti namanya menjadi Google Photos dan Blogger akan diganti namanya menjadi Google Blogs, Picasa adalah penyedia album foto online sedangkan Blogger adalah penyedia layanan blog gratis. Langkah rebranding semacam ini bukan yang pertam kali dilakukan Google. Sebagai contoh, setelah mengakuisisi layanan VoIP GrandCentral pada 2007, Google kemudian mengganti namanya menjadi Google Voice pada tahun 2009 saat disediakan untuk publik.

Selain itu, rebranding akan memperkuat merek Google. Pengguna Picasa dan Blogger selama ini mungkin tidak tahu kalau menggunakan produk Google meski untuk masuk sudah dipaksa menggunakan satu alamat login tunggal. Picasa merupakan produk hasil akuisisi tahun 2004, tetapi namanya tidak diubah saat itu. Begitu juga halnya Blogger yang dibeli Google dari Pyra Labs tahun 2003.

(Sumber : http://kabarit.com)

Read more »

Jaringan Penipuan CPNS BSDMI P2ED

Diduga BSDMI P2ED mengandalkan Lambang Negara Garuda Indonesia, kop Istana Kepresidenan hingga mencatut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Negara Sudi Silalahi sebagai dewan pendiri. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng disebut sebagai dewan pakar. Bambang Hendarso Danuri (saat masih jadi Kapolri) tercatat sebagai dewan penasehat badan yang berdiri tahun 2009 tersebut.

Pimpinannya yang mengaku bernama Dr. E. Irwannur Latubual, SH, SE, MM , bukan hanya mengaku sebagai staff ahli Presiden SBY dan berkantor di Istana Negara tapi juga merangkap banyak jabatan dalam Badan ini. Bukan hanya sebagai dewan pendiri, Irwannur juga menjabat sebagai dewan pakar dan juga kepala badan. 

Saat dikonfirmasi, pihak Istana cukup terkejut dengan munculnya pemberitaan mengenai adanya BSDMI P2ED ini. Apalagi mendapat kabar, bahwa Badan ini telah membuka Kantor Wilayah (Kanwil) di berbagai Ibukota Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Termasuk di Riau pada minggu lalu yang digelar di Makorem Pekanbaru dan dihadiri oleh perwakilan Kepala daerah hingga staff Gubernur Riau.

Bukan hanya itu, di seluruh Provinsi telah terbentuk Kanwil yang diisi oleh banyak para sarjana perguruan tinggi terkemuka. Di Pekanbaru, sekitar 40-an orang lulusan Perguruan Tinggi (PTN) bahkan telah direkrut menjadi pegawai dengan iming-iming akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2012. Saat ini para pegawainya mengaku telah mendapatkan Nomor Registrasi Pegawai (NRP) dan dijanjikan akan mendapatkan SK PNS bersamaan dengan resminya Badan ini menjadi Kementerian tahun 2012 mendatang.

‘’Kami telah dilantik oleh Irwannur yang katanya staff ahli Presiden. Kami diberikan NRP dan akan mendapatkan SK PNS sekaligus nanti saat Badan ini jadi Kementrian. Semua kami pakai baju lengkap dengan atribut seperti PNS,’’ kata salah satu sumber JPNN yang minta namanya tidak disebutkan.

Mendapat laporan ini, pihak Istana pun lantas mengeluarkan klarifikasi dan membantah tegas adanya staff ahli Presiden bernama Irwannur Latubual. Bahkan Badan yang mengaku berkantor di Istana Negara ini disebut tidak pernah ada dan setiap aktifitasnya tidak pernah diketahui Sekretariat Negara apalagi Presiden. 

Oknum-oknum pengurusnya diduga telah melakukan penipuan dengan menggunakan lambang negara dan dilakukan secara terstruktur dengan sasaran korban kepala daerah. ‘’Setahu saya tidak pernah ada nama tersebut sebagai staff ahli Presiden. Tidak ada Badan itu didirikan oleh Presiden. Ditangkap saja,’’ tegas Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Heru Lelono di Jakarta, Sabtu (9/7).

Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial Andi Arief juga memberikan bantahan serupa dengan menegaskan, bahwa tidak pernah ada badan yang dibentuk Presiden dan ditugaskan untuk menemui Kepala Daerah di seluruh Indonesia. ‘’Hingga saat ini setahu saya tidak pernah ada badan tersebut dan staff ahli Presiden itu,’’ kata Andi.

Penipuan dengan kedok yang sama juga pernah terdeteksi terjadi di Provinsi Maluku Utara pada Januari lalu. Meski awalnya mengaku ditugaskan Presiden, ujung-ujungnya badan ini diketahui meminta uang bahkan melakukan pengancaman. ‘’Saya mendengar ada pihak-pihak tertentu mengaku sebagai Staf Khusus Presiden Bidang SDM dan Pengembangan Daerah melakukan kunjungan ke Pemda, melakukan investigasi dan mengatasnamakan staf khusus presiden. Saya minta seluruh Pemda mewaspadai adanya kemungkinan pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini,’’ kata juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kala itu.

Julian menegaskan, tidak pernah ada namanya jabatan ataupun badan bentukan Presiden Bidang SDM dan Pengembangan Daerah. ‘’Nomenklaturnya sudah keliru,’’ tegasnya. Saat itu Julian menegaskan aparat hukum telah menangkap 3 pelaku yang diduga melakukan penipuan mengatasnamakan sebagai staff ahli Presiden.

Dari penelusuran yang dilakukan, BSDM P2ED ini berdiri pada 31 Desember 2009 di Jakarta. Nama SBY dan Sudi Silalahi sering dibawa-bawa dalam setiap kegiatan mereka di daerah. Namun status kelembagaannya di setiap Kanwil sering berubah-ubah.

Misalnya pada saat melantik BSDMI-P2ED RI Kanwil II Kota Ternate, Kamis tanggal 11 November 2010, Irwannur mengatakan pembentukan lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan BSDMI P2ED RI. Padahal setelah dilakukan pengecekan, PP ini mengatur tentang Pertahanan Negara dan tidak ada satupun kausul yang menginformasikan tentang adanya instruksi Presiden membentuk BSDMI-P2ED.

Sementara pada 15 November 2010 di Sumatera Utara, Irwannur mengatakan bahwa BSDMI -P2ED bertugas mencetak kader penerus bangsa sebagaimana yang diatur oleh negara. Sedangkan dihadapan Seluruh Camat, Bupati Wonogiri, H Begug Poernomosidi dan Bupati terpilih Kabupaten Sukoharjo, Wardoyo pada 31 Juli 2010, BSDMI -P2ED mengklaim sebagai badan independen non pemerintah.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek langsung mempertanyakan dasar pembentukan BSDMI-P2ED. Apakah bersifat lembaga negara, unsur pemerintah, independen atau organisasi masyarakat.

‘’Karena jujur saja di Kemendagri tidak pernah ada laporan mengenai badan ini. Dasar pembentukannya apa? Mungkin saja memang ada, tapi hingga saat ini kami belum ada menerima laporan apapun mengenai keberadaan badan atau lembaga ini. Apalagi katanya sampai mau jadi menteri,’’ kata Reydonnyzar.

Reydonnyzar meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melaporkan tentang aktifitas kegiatan badan ini ke Mendagri. Bahkan kalau perlu ke Sekretariat Negara. Sehingga bisa diketahui tentang ruang lingkup kerjanya. Apalagi sangat disayangkan bila sampai ada terjadi perekrutan staff dengan iming-iming menjadi PNS.

‘’Sangatlah tidak bisa dipahami, bila ternyata mereka melakukan perekrutan staff sebagai CPNS dan dijanjikan sebagai PNS. Itu sudah tidak benar, karena untuk pengusulan pegawai itu ada prosedurnya termasuk melalui Mendagri,’’ jelasnya.

Reydonnyzar meminta masyarakat yang sudah direkrut sebagai pegawai BSDMI-P2ED untuk segera melapor. Sementara yang belum untuk tetap waspada dan hati-hati. Karena pemerintah tidak mungkin mengeluarkan jatah pengangkatan CPNS dari usulan sebuah lembaga ataupun Kementrian tanpa melalui prosedur yang ketat.

‘’Dalam UU 39 tahun 2008, Kementrian dan Lembaga itu hanya ada 34. Kalau non pemerintah, tidak mungkin ada perekrutan di luar sistem. Saya minta kepada kepala daerah untuk menelusuri kegiatan badan ini dan melaporkan segera ke Mendagri,’’ kata Reydonnyzar. (afz/jpnn)

(Sumber : http://www.pengumuman-cpns.com)

Read more »

Moratorium Model CPNS 2011 Masih Dikaji

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Diah Anggraeni mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) EE Mangindaan yang punya kewenangan mengumumkan secara resmi kebijakan moratorium rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Diah juga menyebutkan, belum ada keputusan final terkait model penerapan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini. Apakah moratorium berlaku merata untuk seluruh daerah, atau sebagian saja.
"Nanti akan kita analisa, apakah moratorium seluruhnya ataukah selektif," ujar Diah Anggraeni kepada wartawan di kemendagri, Rabu (13/7). Mantan pejabat di Pemprov Jateng itu membayangkan, untuk daerah baru hasil pemekaran, sudah tentu masih membutuhkan pegawai.

Terkait dengan penataan kepegawain yang dilakukan di masa moratorium nanti, Kemendagri punya tugas menyiapkan masukan dari daerah-daerah. "Untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah, kita akan undang daerah. Kita akan analisa, daerah itu sebenarnya masih butuh pegawai (baru) apa tidak," terang Diah. 

Hasil analisa ini, lanjutnya, juga untuk menjawab dugaan yang selama ini berkembang bahwa daerah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak-banyaknya. "Terus, apa pegawai yang sudah ada telah dioptimalkan. Ini nanti juga kita analisa semuanya," terang Diah.

Diah berharap, ke depannya, kemenpan-RB saat menetapkan formasi kebutuhan CPNS daerah, berkonsultasi dulu dengan kemendagri. Alasannya, kemendagri lah yang lebih paham berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah. "Kalau tidak minta pertimbangan kemendagri, ya formasinya bengkak terus, yang menyebabkan bengkaknya anggaran belanja pegawai," ujarnya.

(Sumber : http://www.pengumuman-cpns.com)

Read more »

Penerimaan CPNS 2011 Berhenti Setahun

Para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat seleksi tahun 2011 ini belum bisa bernafas lega. Pasalnya, belum ada keputusan final kapan kebijakan penghentian sementara alias moratorium rekrutmen CPNS akan diterapkan. Mendagri Gamawan Fauzi hanya memastikan soal lamanya masa moratorium itu, yakni selama satu tahun. “Selama 12 bulan. Selama 12 bulan ini dilakukan penataan kepegawaian, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dibuat juga regulasinya,” terang Gamawan  Fauzi di kantornya, Rabu (13/7).

Lantas, 12 bulan itu dihitung sejak kapan? Nah, dari jawaban Gamawan, tidak tertutup kemungkinan tahun 2011 ini sudah tidak ada lagi penerimaan CPNS. “Tunggu pengumuman. Jika besok diumumkan, ya 12 bulan terhitung sejak diumumkan,” ujar Gamawan. Sebelumnya, Gamawan mengatakan, kebijakan moratorium ini harus melalui keputusan presiden. Gamawan sendiri setuju jika moratorium diberlakukan. Hanya saja, penerimaan CPNS tetap dilakukan dari jalur sekolah kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Juga dari honorer karena sudah dijanjikan (akan diangkat jadi CPNS, Red),” terangnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) EE Mangindaan yang punya kewenangan mengumumkan secara resmi kebijakan moratorium itu. Diah menyebutkan, belum ada keputusan final terkait model penerapan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini. Apakah moratorium berlaku merata untuk seluruh daerah, atau sebagian saja. “Nanti akan kita analisa, apakah moratorium seluruhnya atau selektif,” ujar Diah. Mantan pejabat di Pemprov Jateng itu membayangkan, untuk daerah baru hasil pemekaran, sudah tentu masih membutuhkan pegawai.

Terkait dengan penataan kepegawain yang dilakukan di masa moratorium nanti, Kemendagri punya tugas menyiapkan masukan dari daerah-daerah. “Untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah, kita akan undang daerah. Kita akan analisa, daerah itu sebenarnya masih butuh pegawai (baru) apa tidak,” terang Diah.Hasil analisa ini, lanjutnya, juga untuk menjawab dugaan yang selama ini berkembang bahwa daerah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak-banyaknya. “Terus, apa pegawai yang sudah ada telah dioptimalkan. Ini nanti juga kita analisa semuanya,” terang Diah.

Diah berharap, ke depannya, kemenpan-RB saat menetapkan formasi kebutuhan CPNS daerah, berkonsultasi dulu dengan kemendagri. Alasannya, kemendagri lah yang lebih paham berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah. “Kalau tidak minta pertimbangan kemendagri, ya formasinya bengkak terus, yang menyebabkan bengkaknya anggaran belanja pegawai,” ujarnya.

Kepala BKD Pemko Medan Parluhutan Hasibuan hanya bisa menerima keputusan dari pusat bila moratorium mengenai wacana penerimaan CPNS 2012 ditiadakan di Pemko Medan. ”Itu kan wacana dari pusat, kita terima saja. Kan belum ada resminya,” ujar Parluhutan. Bila keputusan tersebut diterapkan, pihaknya akan melaksanakan. “Kita hannya bisa melaksanakannya saja,” ucapnya.

Amir Hamzah, Kabid Pengadaan BKD Pemko Medan menambahkan moratorium tersebut masih dalam wacana. “Kita tunggu saja informasinya dari pusat,” cetusnya. Disinggung jawaban Menpan-RB atas usulan penerimaan 1.500 CPNS tahun 2011 di lingkungan Pemko Medan, Amir belum menerima balasan surat. “ Pemko Medan masih mmenunggu dari pusat. Biasanya balasan akan kita terima di akhir tahun, bulan 9 atau 10,” katanya.

Perhatikan Guru dan Tenaga Kesehatan
Rektor Universitas HKBP Nommensen, Jongkers Tampubolon juga setuju moratorium 2012 mendatang. “Seperti kita lihat di Provinsi Sumut bahkan di kabupaten/kota banyak pejabat yang nonjob. Ini membuktikan pengangkatannya tak berdasarkan kebutuhan,” katanya. Untuk urusan perimbangan dan pemerataan kekuatan PNS, ia berpendapat, Menpan dan badang kepegawaian daera (BKD) sebagai perpanjangan tangannya harus memetakan kebutuhan PNS di masing-masing daerah. “Dengan begitu kebutuhan ril terhadap PNS didapatkan dan akhirnya pekerjaan tak menjadi sia-sia. Kalau sudah ada yang nonjob, maka mereka akan makan gaji buta itu,” terang Jongkers.

Untuk tenaga pengajar, Jongker mengingatkan, empat tahun ke depan sedikitnya ada 300-an ribu guru yang akan masuk masa pensiun. Jika moratorium mengabaikan kenyataan ini, maka sistem pendidikan di Indonesia bisa berantakan. “Bagitu pula dengan pejabat-pejabat di bidang kesehatan, ini tak bijak jika dilakukan moratorium berkepanjangan,” jelasnya.

Generasi Entrepreneurship
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hasbullah Hadi mendukung kebijakan moratorium penerimaan CPNS diterapkan di Sumut. Dengan catatan, jumlah kebutuhan PNS sudah terpenuhi. “Pemerintah harus pintar mengefisienkan setiap anggaran. Jadi, jika sudah mencukupi kebutuhan tapi masih dilakukan perekrutan, itu sama saja dengan pemborosan,” kata Hasbullah, Rabu (13/7).
Dari pandangan Hasbullah, hingga saat ini jumlah PNS di Sumut sudah cukup banyak. “Yang perlu dikoreksi adalah pemerataan jumlah PNS di setiap daerahnya, PNS di daerah terpencil dan perkotaan jangan mengalami perbedaan rasio yang jauh,” tutur Hasbullah.

Menurut Hasbullah, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini menghasilkan lulusan yang berorientasi menjadi seorang PNS. “Paradigma ini yang perlu dihilangkan, tentunya dengan menanamkan sistem pendidikan berbasis entrepreneurship. Jadi, mahasiswa ditempa bukan untuk mencari kerja, melainkan membuat lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan jika mampu untuk orang lain,” pungkasnya.

(Sumber : http://www.pengumuman-cpns.com)

Read more »